Komisi V DPR kecewa terhadap kinerja Kementerian Perhubungan khususnya dalam pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan. Pasalnya kurang lebih selama 5 Tahun, Kemenhub masih belum mencapai Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

"Kita mempertanyakan apa yang membuat Menteri Perhubungan tdk mendapat WTP, kita prihatin 5 tahun tidak ada prestasi terkait penilaian BPK tersebut,"ujar anggota DPR dari Partai PAN Yasti Sepredjo Mokoagow saat Raker dengan Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama, di Gedung Nusantara, Selasa, (4/3).

Sementara anggota DPR Yoseph Umar Hadi (F-PDIP) mengharapkan kedepannya Kemenhub dapat mencapai predikat opini WTP. "Kita mengajak jajaran pemeriksaan ini mengawal laporan tersebut,"ujarnya.

Menurutnya, Jika telah memperoleh opini WTP diharapkan jangan bangga berlebihan. Yang utama yaitu seiring laporan tersebut anggaran juga dapat meningkatkan pelayanan masyarakat lebih maksimal. "Yang utama yaitu kebijakan dan manfaat kegiatan dari keuangan itu, misalnya jembatan Soekarno di Manado kenapa sampai sekarang belum dibangun, jadi tidak mungkin dianggap telah memperoleh WTP,"ujarnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said (Partai Golkar) mengatakan, terlihat masih adanya kelemahan pengadaan tender di kemenhub dan tata cara pembayaran tidak sesuai. "Kita minta ini segera diberikan sanksi karena itu kita berharap semua mitra kerja Komisi V DPR segera mendapatkan WTP,"katanya. (si)